DPR MEMANGGIL PEMERINTAH UNTUK MENYELESAIKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

DPR MEMANGGIL PEMERINTAH UNTUK MENYELESAIKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

AGEN CASINO - Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. Wakil ketua komisi Komisi I yang mengawasi intelijen, keamanan, dan urusan luar negeri Hanafi Rais mengatakan bahwa finalisasi undang-undang tersebut sangat mendesak karena pemerintah mewajibkan pengguna ponsel mendaftarkan kartu SIM mereka dengan kartu identitas dan nomor kartu keluarga.

MARINA118 - "Pemerintah seharusnya sudah menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi terlebih dahulu untuk menjamin perlindungan data warga," kata Hanafi kepada Tempo, Kamis 2 November 2017.

BANDAR BACCARAT - Anggota parlemen dengan Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa pemerintah seharusnya merujuk pada industri perbankan yang menerapkan tindakan perlindungan data sebagaimana diatur dalam undang-undang.

DRAGON TIGER - Menurut Hanafi, peraturan tentang pendaftaran kartu SIM yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi hanya disertifikasi dengan ISO 127001 yang dikeluarkan oleh ISO dan IEC pada bulan Oktober 2005. Namun, tidak semua penyedia layanan seluler disertifikasi dengan standar tersebut.

SICBO LIVE - Dia juga mempertanyakan sertifikasi Kementerian dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk data pribadi.

ROULETTE ONLINE - Namun, Hanafi menyampaikan kesepakatannya dalam program registrasi kartu SIM, karena bisa mencegah kejahatan.

AGEN CASINO - Sebelumnya, pemerintah mengumumkan sebuah kebijakan yang mengharuskan pengguna ponsel mendaftarkan kartu SIM mereka mulai tanggal 31 Oktober 2017. Persyaratan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 21/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 12/2016 tentang pendaftaran pengguna jasa telekomunikasi.